Masa Berlaku Kartu 7 Hari Hanya untuk Peserta Perorangan Kelas I dan II

Jakarta – Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan khususnya Tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Perorangan (Mandiri), BPJS Kesehatan mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 yang didukung oleh Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan tersebut, masa berlaku kartu 7 hari hanya diberlakukan untuk peserta perorangan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I dan II. Continue reading

Mengingat UMP dan UMR 2014 di penghujung tahun

Sebentar lagi tahun 2014 akan berakhir tinggal satu bulan lagi kita memasuki tahun 2015, dimana akan di tetapkan kembali Upah Minimum Propinsi dan Umpah Minimum Regional. Sebelum kita melangkah maju alangkah baiknya kita lihat dahulu data tahun ini.

Daftar UMP – UMR 2014 Seluruh Provinsi Indonesia. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 di beberapa provinsi di Indonesia telah diumumkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing padaNovember 2013 ini. Dari berbagai provinsi diketahui, bahwasanya UMP atau UMR masing-masing daerah mengalami peningkatan sekian persen.

UMR sendiri merupakan upah minimum bagi buruh / pekerja yang berada di suatu provinsi tertentu. UMR daerah Jawa dan Kalimantan tentu saja berbeda dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi. Seperti diberitakan diatas, seluruh provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dalam hal UMR. Berikut adalah Daftar UMP – UMR 2014 Seluruh Provinsi Indonesia yang dilansir dari situs detik,com

No
Propinsi
2013
2014
Kenaikan (%)
Selisih(Rp)
1
Kalimantan selatan
1.337.500
1.620.000
21,12%
282.500
2
Banten
1.170.000 1.325.000 13,25% 155.000
3
Kalimantan Tengah
 1.553.127  1.723.970 11% 170.843
4
Kalimantan Barat
1.060.000 1.380.000 30% 320.300
5
Jambi
1.300.000 1.502.300 15,56% 202.300
6
Sulawesi Tenggara
 1.125.207 1.400.000  24,42% 274.793
7
Sumatra Barat
1.350.000 1.490.000 10,37% 140.000
8
Bangka Belitung
 1.265.000 1.640.000 29,64% 375.000
9
Papua
 1.710.000 1.900.000 11,11% 190.000
10
Bengkulu
 930.000 1.350.000  45% 420.000
11
NTB
 1.100.000  1.210.000 10% 110.000
12
Jakarta
 2.200.000 2.441.301  9% 241.301
13
Kepulauan Riau
 1.365.087  1.665.000 22% 299.913
14
Riau
 1.400.000 1.700.000  21,43% 300.000
15
Sumatra Utara
 1.305.000 1.505.850 15% 200.850
16
Kalimantan Timur
  1.762.073 1.886.315 7% 124.242
17
Aceh
1.550.000 1.750.000 12,9% 200.000
18
Sulawesi Tengah
 995.000 1.250.000  25,63% 255.000
19
Maluku
 1.275.000 1.415.000  10,98% 140.000
20
Gorontalo
1.175.000 1.325.000 12,77% 150.000
21
Papua Barat
 1.720.000 1.870.000  8,72% 150.000
22
Sulawesi Utara
 1.550.000 1.900.000 22,58% 350.000
23
Sulawesi Selatan
 1.440.000 1.800.000  25% 360.000
24
Sumatra Selatan
 1.630.000 1.825.000  12% 195.000

Perlunya Manajemen Resiko Dana Pensiun

Bagi dana pensiun, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak lainnya.Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel, diperlukan pengawasan yang efektif, untuk mewujudkan sistem pengawasan yang efektif diperlukan beberapa prasayarat seperti instrumen penilaian tingkat risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank guna menentukan prioritas dan intensitas pengawasan. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dengan adanya Peraturan ini Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko kepada OJK yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2015. Semoga dengan adanya penilaian tingkat risiko tersebut, DPK BPS Ketenagakerjaan dapat meminimalisir potensi kegagalan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.

Dalam mewujudkan hal seperti ini tentunya DPK harus membuat sebuah arahan yang dan petunjukan bagaimana sebuah resiko dapat dikelola. Pengelolaan resiko ini dianggap sangat penting dikarenakan DPK mrngelola uang masyarakat dan menempatkannya pada Instrumen investasi yang juga mengandung resiko.